KUNCI JAWABAN

mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat,dan keputusan bersama merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat,dan keputusan bersama merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

1) Keputusan bukan hasil mufakat.
2) Keputusan terkadang tidak diterima peserta.
3) Peserta terpaksa menerima keputusan yang telahh diambil.
4) Aspirasi peserta tidak tersalurkan.

Kekurangan keputusan berdasarkan voting antara lain :
1) Keputusan bukan hasil mufakat.
2) Keputusan terkadang tidak diterima peserta.
3) Peserta terpaksa menerima keputusan yang telahh diambil.
4) Aspirasi peserta tidak tersalurkan.

membeda - bedakan.

sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda - bedakan.

demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur,dan berkepribadian Indonesia.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur,dan berkepribadian Indonesia.

suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran serta pembahasan yang matang.

Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran serta pembahasan yang matang.

milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.

Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.

bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan sebagainya

Pengambilan keputusan bersama dengan cara pemungutan suara terbanyak dilakukan dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan sebagainya

ketua,
notulis, dan
peserta musyawarah.

susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari :
ketua,
notulis, dan
peserta musyawarah.

seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya.

Nilai persamaan hak, ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya.

mayoritas atau minoritas.

Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

“kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat denngan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang – undang”.

Landasan konstitusi adalah Undang – Undang Dasar Tahun 1945, landasan Konstitusi ini tertuang pada Bab X Pasal 28 yang berbunyi :
“kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat denngan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang – undang”.

suatu yang lumrah dan wajar.

Dalam pergaulan hidup antar manusia, sering terjadi perbedaan pendapat namun perbedaan pendapat diantara kita merupakan suatu yang lumrah dan wajar.

rasa penuh tanggung jawab.

Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab.

setiap anggota rapat memberikan suara dengan mengatakan setuju, menolak, atau abstain ( tidak memberika suara ).

Voting terbuka yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan mengatakan setuju, menolak, atau abstain ( tidak memberika suara ).

tidak mendapat paksaan dari orang lain,semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya.

Nilai kebebasan mengemukakan pendapat, bebas disini ialah tidak mendapat paksaan dari orang lain,semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya

Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia khususnya pada sila keempat.

.Landasan idiil bangsa Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia khususnya pada sila keempat.

demokratis

dipandang cocok dan sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis yaitu musyawarah mufakat.

hikmah kebijaksanaan

Demokrasi Pancasila tidak didasarkan perolehan suara terbanyak, namun didasarkan pada hikmah kebijaksanaan

diambil dalam rapat yang dihadiri dua pertiga anggota (kuorum) yang disetujui dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.

Keputusan dianggap sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri dua pertiga anggota (kuorum) yang disetujui dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.

tidak ada satu golongan pun boleh mempertahankan atau memaksakan dirinya.

Demokrasi Pancasila bukan didasarkan atas kekuasaan mayoritas, sebab tidak ada satu golongan pun boleh mempertahankan atau memaksakan dirinya.

menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat.

Nilai menghargai pendapat orang lain, setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat.

suatu pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Aklamasi terjadi karena pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok.

Aklamasi merupakan suatu pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Aklamasi terjadi karena pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok.

membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan

Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan

perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentigan bersama bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi.

musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentigan bersama bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi.

dimana dalam pengambilan keputusan kita melakukanya secara bersama – sama duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda dan harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengenyampingkan kepentingan pribadi.

Nilai kebersamaan, dimana dalam pengambilan keputusan kita melakukanya secara bersama – sama duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda dan harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengenyampingkan kepentingan pribadi.

a.Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah dilaksanakan.
b.Voting dilakukan karena tidak memungkinkan menempuh musyawarah untuk mufakat.
c.Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus cepat diambil.
d.Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang ada.
e.Voting dilakukan jika peserta musyawarah yang hadir mencapai kuorum.
f.Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya.

sebelum voting dilakukan perlu diperhatikan beberapa hal seperti :
a.Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah dilaksanakan.
b.Voting dilakukan karena tidak memungkinkan menempuh musyawarah untuk mufakat.
c.Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus cepat diambil.
d.Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang ada.
e.Voting dilakukan jika peserta musyawarah yang hadir mencapai kuorum.
f.Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya.

kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah.

mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah.

Demokrasi Pancasila

Musyawarah untuk mufakat merupakan inti dari Demokrasi Pancasila, dimana tindakan bersama diambil sesudah ada musyawarah mufakat.

kekeluargaan.

Musyawarah mufakat mengutamakan akal sehat dan menggunakan azaz kekeluargaan.

a. Mufakat harus sesuai dengan moral keagamaan dan nilai keadilan.
b. Pelaksanaan mufakat menjadi tanggung jawab seluruh peserta musyawarah.
c. Mufakat didasari oleh pengutamaan kepentigan umum.
d.Mufakat berlangsung tanpa paksaan atau tekanan pihak lain.
e.Mufakat membawa hasil yang dapat dinikmati bersama.

Mufakat yang baik hendaknya memenuhi prinsip – prinsip sebagai berikut :
a. Mufakat harus sesuai dengan moral keagamaan dan nilai keadilan.
b. Pelaksanaan mufakat menjadi tanggung jawab seluruh peserta musyawarah.
c. Mufakat didasari oleh pengutamaan kepentigan umum.
d.Mufakat berlangsung tanpa paksaan atau tekanan pihak lain.
e.Mufakat membawa hasil yang dapat dinikmati bersama.

musyawarah untuk mufakat

Dalam memecahkan masalah, kita mengenal cara mengambil keputusan yaitu musyawarah untuk mufakat

untuk dicari pemecahanya.

Kita harus sadar bahwa perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dicari pemecahanya.

setiap anggota rapat memberikan suara dengan cara menuliskan nama, atau pilihanya dikertas yang telah disediakan, lalu dikumpulkan dan dihitung.

Voting tertutup yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan cara menuliskan nama, atau pilihanya dikertas yang telah disediakan, lalu dikumpulkan dan dihitung.

dengan mengangkat tangan atau berdiri, kemudian petugas menghitungnya secara langsung dan saat itu juga dapat diketahui hasilnya. Voting terbuka dilakukan terhadap masalah keputusan atau kebijakan.

Voting secara terbuka biasanya dilaksanakan secara lisan, caranya dengan mengangkat tangan atau berdiri, kemudian petugas menghitungnya secara langsung dan saat itu juga dapat diketahui hasilnya. Voting terbuka dilakukan terhadap masalah keputusan atau kebijakan.

mutlak

Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

yang sopan dan tidak mengandung unsur emosi karena hanya kan menimbulkan permasalahan.

Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan, peserta lain boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan dan tidak mengandung unsur emosi karena hanya kan menimbulkan permasalahan.

bersama.

Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan namun telah menjadi milik bersama.

badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,

Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,

persetujuan rakyat.

demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

melalui lembaga perwakilan, lembaga perwakilan

Dalam pelaksanaa pemerintahan, rakyat tidak dapat menggunakan haknya secara langsung tetapi melalui lembaga perwakilan, lembaga perwakilan

kehendak

Dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak

1)Aspirasi semua peserta rapat dapat disalurkan.
2) Sesama peserta rapat saling memahami dan toleransi.
3)Masalah yang dibahas jelas.
4)Tercapainya kata mufakat yang menghasilkan keputusan bulat.
5)Kental dengan suasana kekeluargaan.

Kelebihan keputusan berdasarkan musyawarah antara lain :
1)Aspirasi semua peserta rapat dapat disalurkan.
2) Sesama peserta rapat saling memahami dan toleransi.
3)Masalah yang dibahas jelas.
4)Tercapainya kata mufakat yang menghasilkan keputusan bulat.
5)Kental dengan suasana kekeluargaan.

 dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

rasa keadilan, dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama.

Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan, dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama.

keputusan bersama dapat ditentukan dengan pemungutan suara terbanyak atau voting.

Untuk memutuskan kepentingan bersama sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah mufakat, namun apabila dalam musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan bersama, maka keputusan bersama dapat ditentukan dengan pemungutan suara terbanyak atau voting.

harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayanan rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuanya, yakni rakyat.

Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurusan rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayanan rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuanya, yakni rakyat.

semua

Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi semua

“ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Musyawarah untuk mufakat merupakan bentuk pengamalan Pancasila terutama sila keempat yaitu “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

logis dan masuk diakal tidak asal mengemukakan pendapat yang hanya akan menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

dalam mengemukakan pendapat peserta rapat haruslah memberikan pendapatnya secara logis dan masuk diakal tidak asal mengemukakan pendapat yang hanya akan menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

1.Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2.Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3.Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4.Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5.Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6.Menghargai hak asasi manusia.
7.Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
8.Tidak menganut sistem monopartai.
9.Pemilu dilaksanakan secara luber.
10.Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

a. Mengacungkan tangan sebagai tanda ijin bicara.
b. Berbicara setelah dipersilahkan.
c. Kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai.
d. Bersikap sopan.
e. Suasana cukup jelas.

a.Sesuai dengan kepentingan bersama.
b.Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan.
c.Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur.
d.Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani.

a.Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.
b.Musyawarah dilandasi semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan.
c.Mengutamakan kepentingan umum.
d.Menghargai pendapat orang lain.
e.Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
f.Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

a. Menghargai/menghormati pendapat orang lain
b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
c. Tidak boleh mencela pendapat orang lain
d. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain

a.Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),
b.Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),
c.Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.

a.Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai.
b.Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai kuorum. Kuorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah.

1.Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945
2.Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3.Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
4.Peradilan yang merdeka
5.adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk menyalurkan aspirasi rakyat,
6.Pelaksanaan Pemilihan Umum;
7.Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
8.Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
9.Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10.Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

a. Keamanan kampung
b. Kebersihan lingkungan
c. Rencana Kerja bakti
d. Pemilihan ketua RT / RW

a. Pembagian regu piket
b. Pemilihan Ketua Kelas
c. Rekreasi bersama, dll